Demokrasi Tanpa Makna

Pengertian Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas kekuasaan negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people). Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Maka sebagai seorang rakyat hendaknya jangan sampai salah memilih seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin masa depan kehidupannya.

Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi pancasila. Yaitu sistem demokrasi yang mementingkan keinginan, aspirasi dan suara hati nurani rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki semangat ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, pengambilan keputusan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara musyawarah. Mereka bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Banyak penyelewengan yang dilakukan wakil rakyat kita.

Pertama, demokrasi di Indonesia katanya mementingkan keinginan rakyatnya. Namun kenyataannya hanya janji-janji yang mereka dapatkan. Sebelum dipilih menjadi wakil rakyat, mereka meninggalkan puluhan janji yang katanya akan segera terwujud apabila mereka terpilih menjadi wakil rakyat. Nyatanya hanya omong kosong yang mereka sampaikan. Saat ini rakyat Indonesia kenyang dengan janji-janji para wakil rakyat, wakil dari mereka sendiri. Bahkan rakyat banyak yang menderita akibat nafsu dari wakil mereka yang selalu tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan. Gaji selalu ingin dinaikkan, padahal semua fasilitas, asuransi sudah ditanggung oleh pemerintah. Akibatnya rakyat juga yang menderita.

Kedua, demokrasi itu bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan suara hati nurani rakyat. Dan demokrasi itu memang ada berdasarkan landasan hukum yaitu salah satunya terdapat dalam pancasila sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Namun ternyata, di Indonesia sendiri bukannya sebagai wadah dalam menampung aspirasi rakyat. Demokrasi itu hanya sebagai tempat untuk selfie. Demokrasi ajang untuk menonjolkan diri. Bahkan aspirasi rakyat disimpan agar nama pencetus “demokrasi” masih tetap tercium harum. Itulah warna demokrasi dalam negeriku. Negeri yang katanya menjunjung tinggi asas demokrasi, namun ribuan rakyat masih berkerimunan dengan kemiskinan, miskin informasi, miskin keadilan.

Selain dari sisi wakil rakyat, rakyatnya sendiri juga berpengaruh dalam budaya demokrasi di Indonesia. Inti dari budaya demokrasi yaitu meliputi kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.

Di Indonesia, kerjasama sesama anggota masyarakat masih sangat kurang. Mereka hanya mementingkan kerjasama yang menguntungkan bagi diri sendiri. Mungkin mereka merasa, untuk apa dilakukan kerjasama? Padahal wakil mereka sendiri tidak bisa diajak kerjasama dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk mengatur rakyat, melindungi rakyat, memilihkan yang terbaik untuk rakyatnya.

Saling percaya di zaman sekarang ini , terutama di Indonesia, sangatlah susah mencari orang yang mudah atau dapat dipercaya. Hal itu sangat mengurangi budaya demokrasi di Indonesia. Ketidakpercayaan rakyat juga merupakan efek dari wakil rakyat yang gagal menjalankan tugasnya. Rakyat tertipu dengan janji yang mereka berikan.

Keanekaragaman di Indonesia biasa disalahgunakan. Keanekaragaman bukannya dihargai, malah dijadikan ajang untuk angkuh-angkuhan. Maksudnya, keanekaragaman tidak dapat diterima rakyat Indonesia, seperti halnya perkelahian antar suku, ejek-ejekan antar suku, bangga-banggaan sukunya.

Di Indonesia bersikap toleransi itu juga sangatlah susah. Karena warga Indonesia itu rata-rata hanya mementingkan pendapatnya saja. Tak pernah mau menghargai pendapat orang lain. Sehingga susah untuk mencapai demokrasi yang sesungguhnya.

Kesamaderajatan di Indonesia, terutama di mata hukum sangatlah tidak adil. Lihat saja, para pejabat yang melakukan korupsi bermilyaran rupiah. Mereka hanya dihukum kurang lebih lima tahun. Dengan fasilitas yang sangat memadai, bagaikan hidup di hotel. Bahkan tidak sampai lima tahun, mereka berani membayar  mahal agar bisa terbebas dari penjara. Berbeda dengan rakyat kecil yang hanya mencuri barang sepele. Misalnya seorang maling ayam, dengan tegas hukum menetapkan hukuman penjara sampai berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan di Indonesia masih lemah. Hukum masih bisa dibeli dengan uang. Padahal salah satu prinsip demokrasi yaitu persamaan kedudukan di depan hukum.